Kementerian Koperasi serta UKM tengah mempersiapkan mode usaha korporasi petani serta korporasi nelayan. Diinginkan mode usaha ini dapat diaplikasikan di beberapa wilayah di Indonesia.
Menteri Koperasi serta UKM Teten Masduki menerangkan, pemerintah telah mempersiapkan mode usaha korporasi. Beberapa salah satunya untuk komiditi beras seluas 800 hektar di Demak serta kelapa sawit di Pelalawan, Riau.
“Tidak dapat lagi petani, nelayan, serta UMKM berupaya sendiri dengan cara perseorangan, dalam rasio kecil, tetapi harus masuk dalam rasio efektif. Hingga kami dorong mereka untuk masuk dalam koperasi,” katanya.
Menurut dia, peningkatan mode usaha untuk petani sawit di Pelelawan, Riau, yang didorong untuk berkoperasi untuk selanjutnya membuat pemrosesan CPO.
Disamping itu, petani beras di Demak, Jawa Tengah, didorong untuk meningkatkan sawah seluas 100 hektar untuk produknya yang di-export, serta beberapa masuk di pasar retail lokal. Serta saat keinginan terus bertambah, beberapa petani itu bisa memperlebar tempat usaha sampai 800 hektar.
“Mereka berkoperasi, selanjutnya membuat PT serta membuat pabrik besar kekinian, dengan investasi sampai Rp40 miliar, dengan Rp12 miliar salah satunya didapat dari koperasi petani. Mode semacam ini kelak kita integrasikan ke skema pembiayaan KUR untuk petani penggarap dalam meningkatkan padi,” terangnya.
Teten memberikan tambahan, faksinya akan menguatkan koperasi untuk korporasi petani serta nelayan dari bagian pembiayaan. Diantaranya dengan sediakan dana berguling dari LPDB-KUMKM.
” Koperasi diperkokoh pembiayaannya dari LPDB-KUMKM, jadi koperasi membeli gabah, serta baru diproses RMI, serta kelak yang jual ke pasar ialah koperasi, supaya petani mendapatkan keuntungan dari semua proses; semenjak penanaman, pemrosesan, s/d ‘end product’, semuanya diurus petani; jadi pertolongan pupuk, bibit, sampai pembiayaan, dapat diurus untuk produktivitasnya,” katanya.
