Ke-2 kapal itu tertangkap lakukan tindakan ilegal fishing di Daerah Pengendalian Perikanan (WPP) 717 punya Indonesia di Samudera Pasifik. Keseluruhan 21 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Filipina ditahan atas tindakan itu.
Menteri Kelautan serta Perikanan Edhy Prabowo menjelaskan, ini adalah penangkapan kapal asing pertama di WPP 717 Samudera Pasifik. Menurut dia, ini menunjukkan bila aktor ilegal fishing ikut manfaatkan epidemi Covid-19 untuk lakukan tindakan kriminil itu.
“Ilegal fishing tidak kenal epidemi, serta jadikan epidemi untuk kesempatan.
“Kita menjaga di laut Sulawesi, mereka bergerak ke Samudera Pasifik. Sejauh ini memang sebab kekurangan armada kapal pengawas, pemantauan di Samudera Pasifik cukup terbatas,” katanya.
Ia juga mengucapkan terima kasih ke barisan Direktorat Jenderal PDSKP atas kesiapannya dalam operasi kesempatan ini. Kesuksesan ini diutarakannya ikut terbantu karena tehnologi serta kesiapan pemantauan beberapa awak KKP.
Menteri Kelautan serta Perikanan Edhy Prabowo memiliki komitmen untuk selalu mengincar kapal asing perampok ikan (illegal fishing) di laut Indonesia.
“Semasa kira-kira hampir satu tahun pimpin KKP, telah 74 kapal ilegal sudah diamankan.
Selanjutnya, Edhy Prabowo mengatakan KKP akan serius jaga laut kedaulatan Indonesia dari kehadiran beberapa kapal asing ilegal.
“Tidak ada ruangan buat beberapa perampok ikan di laut Republik Indonesia. Sejengkal tanah bermakna harga diri bangsa,” tegas ia.
Ia juga ucapkan terima kasih atas pertolongan Kejaksaan Agung yang sudah mengolah penegakan hukum atas 74 kapal asing ilegal itu. Menurut paparannya, sekitar 17 kapal telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta 4 kapal yang lain tengah proses banding.
Sesaat 22 kapal tengah jalani proses persidangan, 1 kapal sudah dilaksanakan penyerahan ke Jaksa P21 step 2. Selanjutnya 2 kapal dalam kasus P21 step 1, sekitar 7 kapal proses penyelidikan, serta 5 kapal proses kontrol pendahuluan.
Sedang satu kapal dikenai aksi lain atau ditenggelamkan sebab lakukan perlawanan, serta 15 kapal diberi sangsi administrasi.