Tetapi, bab itu dihapus dalam draf UU Cipta Kerja dengan tebal 1.035 halaman yang ada setelah itu.
Ini pernah diutarakan oleh Kepala Tubuh Kebijaksanaan Pajak Febrio Kacaribu..
Febrio menerangkan, jalinan pajak di antara pemerintahan pusat serta wilayah adalah sisi dari reformasi perpajakan yang berkepanjangan. Dengan begitu, hal itu dilaksanakan tidak cuma sebab ada UU Cipta Kerja. Pemerintahan sekarang ini terus membuat kesinambungan di antara kebijaksanaan dengan pembangunan. Karena itu, perlu penyelarasan perkembangan ekonomi nasional dengan perekonomian semasing wilayah dalam tentukan satu kebijaksanaan tentang pajak wilayah.
Akan tetapi, dalam draf UU Cipta Kerja terkini dengan tebal 812 halaman, pemerintahan kembali lagi menyelibkan bab yang mengendalikan wewenang pemerintahan pusat dalam mengendalikan pajak serta retribusi wilayah itu. Namun, pemerintahan memperhalus bahasa yang dipakai dalam klausal 156 A dengan menukar kata interferensi jadi rekonsilasi.
Dalam UU Cipta Kerja, menkeu akan mempunyai kekuasaan untuk menilai baik perancangan ketentuan wilayah serta perda yang telah ada. Hasil penilaian yang dilaksanakan menkeu bisa berbentuk kesepakatan atau penampikan raperda.
“Seharusnya diberi pertanyaankan ke pembikin UU,” kata Prastowo ke Katadata.co.id, Jumat (16/10).
Prastowo menerangkan UU Cipta Kerja akan mengendalikan penyesuian kebijaksanaan pajak serta retribusi yang bisa dilaksanakan pemerintahan. “Sepanjang saya membaca di RUU, memang memakai kata rekonsilasi,” katanya.
“Siapa ngomong pernah dihapus?
“Tidak ada yang berbeda meskipun kata interferensi ditukar dalam kata rekonsilasi,” kata Nailul ke Katadata.co.id.
Menurutnya, hak otonomi wilayah seolah diambil kembali lagi oleh pemerintahan pusat.
Oleh karena itu, Nailul memandang otonomi wilayah tidak ada fungsinya lagi dengan penataan kebijaksanaan pajak nasional itu. “Jika menurut saya sich UU Cipta Kerja benar-benar kalut serta tidak ada elemen demokratis,” katanya.
Ketentuan wilayah sejauh ini sering kali jadi keluh kesah pebisnis waktu melakukan investasi. “Ini memberi kejelasan hingga investasi diinginkan bertambah serta ekonomi di wilayah terdorong.” tuturnya.